Apa Itu Manajemen

DEFINISI MANAJEMEN

Manajemen (management) adalah pencapaian tujuan – tujuan organisasi organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional (1) keempat fungsi perencanaan, pengolaan, kepemimpinan, dan pengendalian (2) pencapaian tujuan – tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

EMPAT FUNGSI MANAJEMEN

Persekutuan dalam Dunia Ekonomi

Definisi Persekutuan

Menurut pasal  1618 kitab  Undang-Undang Hukum Perdata,  Persekutuan adalah: “suatu  perjanjian   dengan  mana  dua  orang  atau  Iebih  mengikatkan  diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan  dengan maksud  untuk membagi keuntungan  atau manfaat yang diperoleh karenanya.”

Dalam arti luas, persekutuan  tidak  terbatas  pada perikatan  yang  bertujuan menjalankan perusahaan  saja. Artinya,  hasil yang diperoleh suatu persekutuan tidak  terbatas  pada  manfaat  saja. Persekutuan  juga  tidak  perlu  dijalankan  secara terus-menerus.  Ia dapat terbentuk hanya untuk sekali atau dua kali kegiatan  saja.

Suatu persekutuan  dianggap  menjalankan  perusahan  bila persekutuan  tadi bertindak keluar terhadap  pihak ketiga dengan terang-terangan dan terus-menerus mencari laba.        Artinya, bila       terjadi sekutu yang  bertindak keluar yang memberitahukan      kepada pihak ketiga bahwa   tindakannya atas nama persekutuannya dan dapat membuktikan bahwa persekutuan   yang  memang  benar-benar ada.

Persekutuan   yang   menjalankan    perusahaan   pada   umumnya    berbentuk firma atau atau persekutuan  komanditer.  Firma adalah  persekutuan  yang didirikan untuk  menjalankan perusahaan dengan  nama  bersama.  Persekutuan komanditer adalah firma yang mempunyai  satu atau lebih sekutu komanditer.

Sekutu komanditer  adalah  sekutu  yang hanya  menyediakan uang.  barang, atau  tenaga         sebagai            setoran modal. Mereka tidak turut campur dalam kepengurusan persekutuan.  Selain  itu, terdapat sekutu keia, yaitu  sekutu  yang mengurus  perusahaan.

Pendirian

Akte pendirian  yang dibuat  di depan notaris tidak diwajibkan dalam pendirian suatu   persekutuan.    Akte   pendirian    hams   didaftarkan    ke   pengadilan    negeri setempat  kemudian   diuniumkan   dalam  lembaran  berita  Negara.  Akte  pendirian pada umumnya memuat:

• Nama lengkap, pekerjaan  dan tempat tinggal  semua sekutu
• Nama persekutuan
• Tujuan persekutuan  (bidang usaha yang akan dijalankan  persekutuan)
• Nama-nama    sekutu   yang   tidak   diberi   kuasa   untuk   menandatangani perjanjian   atas   nama   persekutuan   (pembagian   tugas   kepada   masing masing  sekutu)
• Saat  mulai   dan  berakhirnya   persekutuan   (kapan  persekutuan  dianggap bubar)
• Setoran modal tiap-tiap  sekutu serta perubahannya
• Pembagian  laba antara sekutu
• Hal-hal dan klausa-klausa mengenai  pihak ketiga terhadap para sekutu

Tanggung Jawab Sekutu

Menurut  pasal  18 Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang,  tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah :

“pribadi  untuk kesuluruhan”. Artinya, tiap-tiap sekutu bertanggung    jawab    secara    pribadi   terhadap    semua    perikatan persekutuan,   meskipun   perikatan   tersebut   dibuat   oleh   sekutu   lain.  Tanggung jawab   secara  pribadi  juga   meliputi  perikatan-perikatan  yang  timbul  karena perbuatan  melanggar  hukum.

Tindakan   seorang   sekutu   mengikat    sekutu   lainnya   (tanggung   jawab renteng).  Pengecualian  terhadap  tanggung jawab renteng  diberikan  kepada  sekutu komanditer   yang  tanggung  jawabnya  terbatas   pada  jumah  modal  yang  telab disetor. Tanggung jawab  sekutu kerja adalah pribadi secara kesekutuan. Oleh karena  itu, setiap  sekutu bei-tanggung jawab secara  individu  kepada  kreditor atas utang yang dimiliki  oleh persekutuan. Jadi, jika  sebuah persekutuan  menjadi  tidak mampu  untuk  rnelunasi  utangya,  maka  pemilik sekutu  harus  menyetor harta  pribadi yang jumlahnya memadai  untuk menyelesaikan  utang persekutuan.

Setoran Modal

Setoran modal oleh sekutu dapat  berupa uang, aktiva lain, atau tenaga  kerja.

Pembagian Laba

Pembagian laba atau rugi ditetapkan sendiri oleb para sekutu dan  aturan  tentang  cara  pembagian   laba,  biasanya  dicantumkan  dalam  akte pendirian.  Walaupun  begitu,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan bahwa laba tidak boleh diberikan kepada salah seorang sekutu saja (Pasal 633, ayat 1).  Sebaliknya,  undang-undang membolehkan pembebanan seluruh  kerugian kepada salab seorang sekutu (Pasal 1635, ayat 2).

Kalau akte  pendirian  tidak mericantumkan aturan  tentang  cara  pembagian laba atau mgi, maka berlaku  ketentuan  Pasal  1633 Kitab Undarig-Undang Hukum Perdata.   Dalam   hal   demikian   pembagian    laba   atau   rugi   hams    berdasarkan perbandingan  modal.  Jika hal  mi dilakukan,  setoran  modal  dalam  bentuk  tenaga kerja dinilai sama dengan setoran dalam bentuk benda yang terkecil.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam  menentiikan  pembagian  laba atau mgi persekutuan,  yaitu:

• Waktu dan tenaga yang dicurahkan  oleh masing-masmg sekutu.
• Jumlah investasi yang ditanamkan  oleh masmg-masing sekutu.
• Kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki   oleh masing-masing sekutu dalam memajukan  perusahaan.

Faktor-faktor  tersebut   diatas   dalam   aturan   pembagian   laba   atau   rugi persekutuan  dapat dicerminkan  melalui:

Perberdedaan persentase bagian laba/rugi yang diteriniafdibebaxi oleb/kepada masing-masing sekutu.

Perbedaan   dalam   pemberian   tunjangan   untuk   gaj  atau  bonus   kepada masing-masing sekucu.

Pemberian  bunga  (tunjangan investasi)  terhadap  modal  yang  disetor  oleh masing-masing sekutu.

Pembagan laba atau rugi persekutuan  yang didasarkan  ataun aturan-aturan sebagai berikut:

1.  Laba atau rugi dibagi berdasarkan  suatu perbandingan tertentu.

2.  Laba atau mgi dibagi berdasarkan perbandingan modal.

3.  Laba  atau  mgi  setelah  dikurangi  dengan  tunjangan   untuk bunga  modal, dibagi berdasarkan  perbandingan  tertentu.

Laba  atau  rugi  setelah  dikurangi  dengan  tunjangan  untuk  gaji  dan  bonus dibagi berdasarkan perbazidingan tertentu.

Sumber : Makalah

Syariah : Utang Piutang

Hutang Piutang yang dihalalkan

1. Bila seseorang membutuhkan barang atau properti, lalu ia membelinya secara kredit, untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Bila seseorang membeli barang atau properti secara kredit, untuk memperdagangkannya atau menunggu kenaikan harganya.
3. Bila seseorang membuthkan uang, lalu ia meminjamkan uang kepada orang lain. Kemudian pinajma nuang itu akan di bayarkannya, dengan barang yang masih dalam tanggungnya.

SEJARAH DEBET KREDIT

SEJARAH DEBET KREDIT

Konsep akuntansi tata buku berpasangan menganut sistem debet kredit. Untuk mendirikan sebuah usaha (menghidupi usaha) ada dua cara yang dapat dilakukan :
Memperoleh pinjaman (berhutang) untuk modal usaha
Modal sendiri atau modal kemitraan
Di awal sejarah pembukuan modern (setelah era barter), ketika telah ada transaksi jual dan beli oleh manusia.  Di era tersebut manusia memulai usahanya dan memperoleh dana berasal dari pinjaman (berhutang) kepada si kaya. Pada perkembangannya pihak yang berhutang (yang menerima uang pinjaman) disebut Debitur, sedangkan yang memberikan hutang (pemilik uang) disebut sebagai Kreditur.
Kemudian, baik debitur maupun kreditur melakukan pencatatan sebesar komitmen yang disepakati yakni diukur dalam satuan mata uang. Dengan kata lain yang dicatat oleh debitur akan sama dengan yang dicatat oleh kreditur.

Kemudian lebih dikenal dan berkembang menjadi persamaan berikut :
Dari transaksi tersebut, debitur menerima uang dan mengakui adanya hutang kepada kreditur, sehingga berkembang menjadi
Uang tunai = hutang
Dari sini diperoleh persamaan akuntansi I :